Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan, Pemerintah Harus Duduk Satu Meja

Tantra Nur Andi
Borneo Tribune, Pontianak

Hasil UAN tingkat SLTP Kalbar 2007 terendah di Kalimantan dan ini menunjukkan mutu pendidikan di Kalbar masih sangat rendah. Permasalahan ini menimbulkan respon dari berbagai pihak, baik dari kalangan akademisi, maupun birokrat mulai bersuara.
Permasalahan pendidikan yang selalu berkutat pada persoalan yang tidak berujung, menimbulkan kejenuhan masyarakat. Dekan FKIP Untan, Dr Aswandi mengatakan, untuk mengobati kejenuhan yang terjadi dalam pendidikan Kalbar, pemda Kalbar mesti mengganti wajah pendidikan di daerah ini. “Saat ini Kalbar membutuhkan pemimpin baru, dengan wajah-wajah segar. Selain membutuhkan wajah baru dalam kepemimpinan pendidikan, setiap stakeholder yang bersentuhan langsung dengan pendidikan, perlu duduk satu meja untuk merumuskan pemecahan masalah yang ada,” pungkas Aswandi, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (26/3) kemarin.Pakar pendidikan Kalbar ini mengatakan, keseriusan pemprov dan dinas terkait dirasakan kurang dalam menangani keterpurukan pendidikan di provinsi ini.Tidak ada upaya atau inovasi yang dilakukan oleh pemprov untuk melakukan perubahan guna meningkatkan mutu pendidikan yang kian terpuruk dalam tiga tahunini. Hal ini mengakibatkan tidak adanya rasa semangat dari siswa, guru dan sekolah untuk meningkatkan prestasinya. Aswandi mengungkapkan, di antara empat provinsi Kalbar, Kalimantan menduduki peringkat terendah. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah harus bersama-samamencari solusi untuk memecahkan permasalahan ini.Selama ini masih belum ada yang mampu mencari jalan keluar terbaik untuk merubah paradigma pendidikan di Indonesia terutama Kalbar yang kian terpuruk. “Jika permasalahan ini hanya dipendam sendiri, tanpa melibatkan stick holder pendidikan, seperti LPTK, BMPS, dan sebagainya, tentunya permasalahan pendidikan tidak dapat diselesaikan. Dengan demikian upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, tidak akan dapat dicapai,” tegas Aswandi. Kepala PGRI kota Pontianak, Drs Hatta Abduhaji, memaparkan, berkaitan dengan masalah mutu pendidikan di Kalbar sudah berapa tahun ini masih stagnan. Dari pengamatannya, kegagalan yang pertama adalah kurangnya komitmen pemerintah dalam pembinaan pendidikan. “Dapat di simpulkan kinerja dinas pendidikan belum maksimal.Dalam artian mereka bekerja hanya terfokus pada proyek, sehingga tidak ada kegiatan yang difokuskan untuk meningkatkan mutu pendidikan,” jelas Hatta, saat ditemui di SD Muhammadiyah 2 Pontianak, Rabu kemarin. Hatta mengatakan, seharusnya dinas pendidikan Kalbar melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pendidikan. Selama ini, dinas pendidikan tidak pernahmelibatkan PGRI, BMPS, Dewan Pendidikan, LPTK (Stain, STKIP, FKIP), dalam merancang pendidikan yang ada di Kalbar. Ia menyarankan, sebaiknya setiap triwulan dina pendidikan Kalbar mengadakan pertemuan dengan stakeholder, guna membahas masalah pendidikan yang ada. “Jika semua stick holder ini melakukan pertemuan untuk membahas berbagai permasalahan dalam pendidikan, kemungkinan masalah rendahnya mutu pendidikan diKalbar dapat teratasi,” pungkas Hatta yang juga menjabat sebagai kepala SD Muhammadiyah.Permasalahan lainnya, pemprov kurang menghargai pendidik dan siswa yang berprestasi. Dengan penghargaan yang diberikan pemerintah, apakah itu berupa piagam, hadiah atau sejenisnya, dapat menimbulkan motivasi, baik bagi siswa, guru maupun sekolah untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasinya.“Salah satu contoh, jika melihat kabupaten Sambas yang memberikan reword bagi siswa yang berprestasi, hal tersebut tentunya memberikan motivasi bagi siswa untukberlomba-lomba meningkatkan prestasinya. Di Kota Pontianak yang menjadi barometer pendidikan di Kalbar, sama sekali belum pernah berpikiran untuk arah itu”kata dia.Dalam kesempatan ini, Hatta mengimbau kepada pemerintah agar dapat konsisten untuk memenuhi peraturan dalam UUD 1945 khususnya dalam pemenuhananggaran pendidikan. “Jika ingin meningkatkan mutu pendidikan daerah ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan harus dipenuhi. Termasukdukungan dana dari APBD. Jika selama ini pemda hanya mengharapkan APBN, namun kurang meningkatkan anggaran pendidikan dalam APBD. Untuk itu, jika pemda Kalbarmau memperbaiki mutu pendidikan, diharapkan dapat lebih memperhatikan permasalahan yang ada dan segera melakukan tindakan,” imbau Hatta.Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Pontianak, Firdaus Zar’in, saat dimintai keterangannya mengatakan, usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan Kalbar, sudah cukup banyak. Sebut saja misalnya, pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, juga peningkatan kualitas manajemen sekolah. Hanya saja semua itu, masih dirasakan belum maksimal.Anggota legislatif yang paling vokal dengan permasalahan pendidikan ini mengungkapkan, untuk kota Pontianak sendiri, anggaran pendidikan terus mengalamipeningkatan setiap tahunnya. Meski belum mencapai 20 persen, untuk tahun 2008, anggaran pendidikan kota Pontianak telah mencapai 14 persen. Meski anggarantersebut, jauh dari 20 persen namun upaya peningkatan anggaran pendidikan telah ada.“Untuk mencapai kekurangan tersebut, baik pemerintah kota maupun provinsi memang harus menambah anggaran pendidikannya. Jika ingin memperbaiki mutu pendidikanyang ada, maka harus ada upaya untuk mencapainya,” papar dia.■